Pahami Definisi Akuntansi Pemerintahan, Tujuan, Prinsip, dan Contohnya

Layaknya sebuah perusahaan, pemerintah juga memiliki pemasukan dan pengeluaran yang perlu dikelola. Karena itu, dibutuhkan sistem pencatatan dan laporan keuangan yang akurat agar dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Inilah alasan mengapa negara yang menjalankan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan demokratis membutuhkan akuntansi pemerintah.

Akuntansi pemerintah mencakup proses pencatatan keuangan yang digunakan untuk mengawasi pengelolaan anggaran publik. Setiap transaksi, seperti pengeluaran dan penerimaan negara, dicatat dengan teliti agar dana publik dapat diawasi dengan baik

Dalam praktiknya, akuntansi ini memerlukan pemantauan ketat untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai peruntukannya dan mencerminkan kepentingan masyarakat luas.

Dalam artikel ini, MyEduSolve akan membahas mengenai apa itu akuntansi pemerintahan, apa saja karakteristik, dan ruang lingkupnya. Simak sampai habis ya!

Apa yang Dimaksud dengan Akuntansi Pemerintahan?

Akuntansi pemerintah adalah proses mencatat, mengelompokkan, dan melaporkan semua transaksi keuangan yang terjadi di sektor pemerintahan.

Tujuan utamanya adalah untuk memastikan penggunaan dana publik dilakukan secara transparan, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini, yang termasuk dalam entitas pemerintahan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga yang dibiayai oleh anggaran negara.

Sistem akuntansi pemerintah lebih berfokus pada pencatatan pelaksanaan dan laporan penggunaan anggaran negara. Karena itu, akuntansi ini sering disebut sebagai akuntansi anggaran atau akuntansi dana.

Dalam membuat laporan keuangan pemerintah, lembaga negara harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur melalui peraturan pemerintah. Semua lembaga wajib mengikuti aturan SAP ini dalam menyusun laporan keuangannya.

Saat ini, SAP menggunakan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sebelumnya, yang digunakan adalah basis kas atau kas menuju akrual, namun penggunaan basis akrual dapat diterapkan secara bertahap.

Apa Saja Tujuan Akuntansi Pemerintah?

Akuntansi pemerintah memiliki beberapa tujuan penting yang membantu menjaga keuangan negara tetap transparan dan bertanggung jawab.

Berikut ini adalah tujuan utama dari akuntansi pemerintah:

1. Meningkatkan Transparansi

Akuntansi pemerintah membantu membuat pengelolaan keuangan publik lebih terbuka. Dengan mencatat dan melaporkan setiap transaksi dengan teliti, masyarakat bisa melihat dengan jelas kemana uang pajak mereka dialokasikan.

2. Memastikan Ketelitian dan Ketaatan

Tujuan lain dari akuntansi pemerintah adalah memastikan semua catatan keuangan akurat dan mengikuti aturan yang berlaku. Ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana publik.

3. Mendukung Pengambilan Keputusan

Akuntansi pemerintah membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik terkait kebijakan keuangan. Data keuangan yang tepat membantu merencanakan anggaran, menentukan alokasi dana, dan menjalankan proyek yang bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Apa Itu Akuntan Publik? Ini Pengertian, Tugas, dan Gajinya di Indonesia

Apa Saja Prinsip-Prinsip Akuntansi Pemerintah?

Prinsip-prinsip akuntansi pemerintah membantu memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan cara yang transparan, akurat, dan bertanggung jawab.

Berikut ini adalah beberapa prinsip dasar yang diikuti dalam akuntansi pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

1. Prinsip Transparansi

Dalam akuntansi pemerintah, transparansi sangat penting. Semua transaksi keuangan harus dicatat secara jelas dan bisa diakses oleh masyarakat.

Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana publik.

2. Prinsip Akurasi

Ketepatan data keuangan sangatlah penting. Kesalahan dalam pencatatan atau pelaporan bisa berdampak buruk pada kebijakan pemerintah dan merugikan masyarakat.

Karena itu, akuntansi pemerintah harus memastikan bahwa data yang dicatat benar dan tepat.

3. Prinsip Konsistensi

Metode pencatatan dan pelaporan keuangan perlu konsisten dari waktu ke waktu. Konsistensi ini membuat perbandingan dari tahun ke tahun menjadi lebih mudah dan membantu dalam menilai kinerja pemerintah dengan lebih akurat.

4. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip utama dalam akuntansi pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap penggunaan dana publik. Ini membantu menjaga kontrol yang ketat atas pengelolaan keuangan negara.

Apa Saja Tahapan Proses Akuntansi Pemerintah?

Setelah memahami prinsip-prinsip akuntansi pemerintah, kini mari kita lihat lebih dalam mengenai tahapan-tahapan yang terlibat dalam proses akuntansi tersebut.

Berikut ini adalah beberapa langkah untuk memastikan pengelolaan keuangan pemerintah berjalan dengan baik:

1. Pencatatan Transaksi

Langkah pertama dalam akuntansi pemerintah adalah mencatat setiap transaksi keuangan, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Setiap kali dana masuk atau keluar, harus ada catatan yang jelas dan lengkap.

2. Pelaporan Keuangan

Tahap selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan ini dibuat secara rutin dan terbuka untuk masyarakat. Di dalamnya terdapat informasi seperti posisi aset, pendapatan dan pengeluaran, serta aliran kas pemerintah.

3. Audit Independen

Audit independen dilakukan oleh pihak luar yang tidak berhubungan langsung dengan pemerintah. Tujuannya adalah memastikan catatan keuangan pemerintah sudah dibuat dengan akurat dan sesuai aturan akuntansi yang berlaku.

Bagaimana Contoh Akuntansi Pemerintah?

Berikut adalah beberapa contoh penerapan akuntansi pemerintah:

1. Penerimaan Pajak

Pemerintah mengumpulkan pajak dari warga. Melalui akuntansi pemerintah, setiap pembayaran pajak dicatat dengan rinci, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan jenis pajak lainnya.

2. Pengeluaran Publik

Dana publik digunakan untuk berbagai proyek pemerintah, seperti pembangunan jalan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Akuntansi pemerintah mencatat semua pengeluaran ini dan memastikan dana digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Audit Keuangan

Pemerintah perlu melakukan audit keuangan secara rutin. Auditor independen akan memeriksa catatan keuangan untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku.

Baca juga: Kenali Jenis-Jenis Laporan Keuangan dan Contohnya

Apa Perbedaan Akuntansi Umum dan Akuntansi Pemerintahan?

Akuntansi umum atau akuntansi bisnis memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi pemerintahan walaupun sama-sama menyajikan informasi transaksi keuangan.

Berikut beberapa perbedaan antara akuntansi umum dengan akuntansi pemerintahan:

1. Tidak Ada Laporan Laba-Rugi

Akuntansi pemerintah tidak memiliki laporan laba-rugi karena tidak berorientasi pada keuntungan. Ini berbeda dengan akuntansi di perusahaan yang selalu menyajikan laporan laba-rugi, perubahan modal, dan arus kas.

Sebagai gantinya, akuntansi pemerintah memiliki laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, yang tidak ditemukan dalam akuntansi bisnis.

Selain itu, ada istilah seperti dana cadangan dan ekuitas dana dalam akuntansi pemerintah yang tidak ada dalam akuntansi bisnis.

2. Pendapatan dari Kebijakan

Sebuah perusahaan mendapatkan uang dari menjual barang atau jasa. Sementara itu, pendapatan pemerintah berasal dari peraturan yang mengatur warga negara dan entitas yang beroperasi di dalam atau luar negeri.

Contohnya adalah pajak, pendapatan non-pajak, dan hibah dari luar negeri.

3. Memakai Standar Sendiri

Akuntansi di perusahaan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Di sisi lain, akuntansi pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah.

4. Lembaga Audit Pemerintah

Untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah, ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berperan sebagai auditor resmi. Sementara itu, laporan keuangan dari perusahaan diaudit oleh akuntan publik.

5. Tidak Ada Kepemilikan

Laporan keuangan pemerintah tidak memiliki pemilik, berbeda dengan laporan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

6. Ada Jurnal Korolari

Dalam akuntansi pemerintah daerah yang menggunakan metode kas menuju akrual, terdapat jurnal korolari yang dibuat untuk mencatat rekening neraca yang terpengaruh oleh transaksi anggaran. Akuntansi bisnis tidak mengenal jurnal semacam ini.

Baca juga: Kenali Pengertian, Fungsi, dan Jenis Akuntansi Biaya Dalam Perusahaan!

Itu dia penjelasan mengenai akuntansi pemerintah yang memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan negara dengan tujuan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Dalam akuntansi, kemampuan pembukuan sangat diperlukan. Untuk itu, kamu bisa mengikuti program sertifikasi Intuit Certified Bookkeeping Professional dari MyEduSolve untuk meningkatkan kemampuan pembukuanmu!

Selain itu, kamu juga bisa mengikuti program sertifikasi lainnya sesuai dengan bidang dan kemampuan yang ingin kamu tingkatkan di shop MyEduSolve.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web MyEduSolve. Semoga membantu!