Memahami Perbedaan UMR dan UMK di Dunia Kerja

Bagi kamu yang sedang mencari kerja atau sudah menjadi pekerja, pastinya sudah tidak asing dengan kata UMR, UMK, hingga UMP.

Istilah UMR, UMK, hingga UMP sangat erat dengan sistem penggajian pekerja di dunia kerja, sehingga pemberitaannya tentang kenaikan atau penetapan upah minimum terbaru setiap tahun pastinya selalu ditunggu.

Mengetahui serta memahami perbedaan UMR, UMK, hingga UMP sangat perlu bagi pekerja agar kamu mendapatkan upah sebagai penghasilan yang layak serta sesuai dengan beban kerja yang ditanggung jawabkan.

Oleh karena itu, kali ini MyEduSolve akan membantu menjelaskan kepadamu tentang perbedaan UMR, UMK, hingga UMP di dunia kerja beserta faktor yang mempengaruhi penetapannya.

Maka dari itu, simak penjelasannya berikut ini, ya!

Apa Itu UMR

Upah Minimum Regional atau UMR adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur untuk menjadi acuan pendapatan buruh atau pekerja di wilayahnya.

Penetapan upah UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999, kemudian direvisi pada tahun 2000 menjadi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226.

Setiap tahunnya, UMR di tiap provinsi dan wilayah akan meningkat karena dipicu oleh banyak faktor, hal ini tentunya penting bagi kamu karena untuk memastikan bahwa kamu mendapatkan upah sesuai dengan standar wilayah kamu dan tidak boleh kurang.

Jika kamu mendapatkan upah kurang dengan standar UMR, kamu berhak melaporkannya ke Dinas Ketenagakerjaan.

Baca juga: Resesi Ekonomi: Pengertian, Dampak, dan Cara Menghadapinya Bagi Pekerja

Apa Itu UMK dan UMP

Pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000 menyatakan bahwa istilah UMR II berubah menjadi Upah Minimum Kota (UMK), kemudian UMR I berubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP).

Apa bedanya UMR dan UMK? UMK adalah standar minimum upah pekerja yang berlaku di setiap kabupaten/kota serta proses pengajuannya dilakukan oleh walikota atau bupati di wilayah tertentu, namun penetapannya tetap dilaksanakan oleh gubernur.

Sedangkan UMP merupakan standar upah minimum yang dilakukan di seluruh wilayah yang terletak di satu provinsi yang sama, termasuk kabupaten/kota.

Proses penetapan UMP di wilayah tertentu dilakukan oleh gubernur, dengan setiap provinsi memiliki standar upah minimum yang berbeda.

Mengapa setiap wilayah memiliki standar upah minimum yang beda? Dikarenakan setiap wilayah punya perbedaan dari segi sumber daya, adat istiadat, kebudayaan, hingga struktur ekonomi.

Faktor Penetapan Upah Minimum

Kamu sudah mengetahui kalau setiap tahun pasti UMP tiap wilayah di Indonesia akan selalu naik, akan tetapi apakah kamu tahu apa saja faktor pertimbangan sebuah wilayah bisa menaikan upah minimumnya?

Setidaknya, ada beberapa faktor pertimbangan yang membuat sebuah wilayah memutuskan untuk meningkatkan upah minimumnya, contohnya:

1. Sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak di bawah garis standar kebutuhan minimum

2. Sebagai wujud pelaksanaan Pancasila, UUD 45, serta GBHN secara nyata

3. Untuk hasil pembangunan di wilayahnya bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, seperti menjangkau masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah

4. Sebagai langkah untuk pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah di wilayah

5. Menjadi indikator perkembangan ekonomi pendapatan per kapita

Maka dari itu, jika suatu wilayah mengalami kenaikan upah minimumnya kemungkinan besar akan berdampak kepada pekerja serta pengusaha, seperti:

1. Meningkatnya daya beli

2. Kenaikan harga barang

3. Masyarakat bisa mewujudkan hidup yang sejahtera

4. Gaji pekerja akan juga naik

Baca juga: Turnover Karyawan: Definisi, Penyebab, dan Cara Menguranginya

Demikian penjelasannya, MESFriend! Jika kamu punya pertanyaan seputar tips karier dan kesehatan mental namun bingung harus bertanya ke siapa, bisa kamu tanyakan secara anonim ke HR Profesional dan Psikolog MyEduSolve hanya di #TalkToDIAN, ya!